Sistem Layanan Sosial Kematian Warga

Untuk meringankan beban keluarga yang sedang terkena musibah meninggal dunia, sangat perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur tentang Pelayanan Sosial Kematian warga.

Dalam ketentuan tersebut, dapat ditetapkan beberapa ketentuan yang siap dilaksanakan, diantaranya :

 

1). Anggota keluarga yang meninggal dunia di wilayah RT-RW berhak mendapatkan santunan dana kematian dengan nilai yang ditentukan sebagai berikut :

Pada tahun Ke-1 dan Ke-2 sejak program ini digulirkan :

• Apabila 1 orang anggota keluarga meninggal dunia : Mendapat santunan senilai Rp. 750.000,-.
• Apabila 2 orang anggota keluarga meninggal dunia secara bersamaan : Mendapat santunan senilai Rp. 1.250.000,-.
• Apabila 3 orang atau lebih anggota keluarga meninggal dunia secara bersamaan : Mendapat santunan senilai Rp. 1.750.000,-.

Pada tahun ke-3 dan seterusnya sejak program ini digulirkan :

• Apabila 1 orang anggota keluarga meninggal dunia : Mendapat santunan senilai Rp. 1.000.000,-.
• Apabila 2 orang anggota keluarga meninggal dunia secara bersamaan : Mendapat santunan senilai Rp. 1.500.000,-.
• Apabila 3 orang atau lebih anggota keluarga meninggal dunia secara bersamaan : Mendapat santunan senilai Rp. 2.000.000,-.

2). Untuk anggota Muslim : Pengadaan kelengkapan jenazah seperti : kain kafan, kapas, sabun, air mawar, bumbu-bumbu, papan padung, dan papan nisan, sudah termasuk ke dalam nilai santunan tersebut pada nomor 1.

3). Untuk anggota Non Muslim : Pengurusan jenazah selanjutnya akan dikoordinasikan dengan tokoh agama yang bersangkutan, dan mendapatkan santunan berupa uang tunai sebesar tersebut pada nomor 1.

4). Pemberian santunan sebagaimana tersebut pada nomor 1 s.d 3 di atas, berlaku bagi anggota keluarga yang meninggal dunia di dalam atau di luar wilayah RT-RW.

5). Untuk ayah atau ibu dari anggota keluarga RT-RW yang tidak menetap di wilayah RT-RT-RW dan meninggal dunia di luar wilayah RT-RW, berhak mendapatkan santunan sosial senilai Rp. 100.000,-, yang diberikan kepada warga RT-RW yang bersangkutan.

6).  Untuk anggota keluarga yang tidak menetap di wilayah RT-RW, seperti anggota keluarga yang hanya singgah dan pembantu yang meninggal dunia di wilayah RT-RW, dan warga RT-RW yang tidak melaksanakan kewajiban membayar iuran bulanan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebelum meninggal, dapat memperoleh santunan sosial berupa dana tunai yang nilainya ditentukan oleh kebijaksanaan Pengurus RT-RW.

7). Dalam hal terjadi kondisi luar biasa seperti : huru-hara, bencana alam, atau berjangkitnya penyakit menular yang mengakibatkan banyaknya jatuh korban jiwa atau meninggal dunia (semoga hal ini tidak terjadi di lingkungan kita), maka pemberian santunan kepada keluarga duka disesuaikan dengan kondisi keuangan Pelayanan sosial ini, dan nilai santunan yang diberikan ditentukan berdasarkan kebijaksanaan Pengurus RT-RW.

8). Untuk mendapatkan pelayanan tersebut, setiap warga diwajibkan membayar iuran keanggotaan yang nilainya secara berjenjang sbb :

• Pada tahun Ke-1 sejak program ini digulirkan : Iuran anggota sebesar Rp. 2.000,- per Keluarga.
• Pada tahun Ke-2 sejak program ini digulirkan : Iuran anggota secara otomatis naik menjadi sebesar Rp. 4.000,- per Keluarga.
• Pada tahun ke-3 dan seterusnya sejak program ini digulirkan : Iuran anggota secara otomatis naik menjadi sebesar Rp. 6.000,- per Keluarga.

9. Untuk menunjang pelaksanaan dan lebih meningkatkan mutu pelayanan sosial ini, Pengurus RT-RW memberikan kesempatan kepada Warga RT-RW dan para dermawan, untuk ikut berpartisipasi (bershodaqoh) dalam program pelayanan sosial ini, diantaranya dapat berupa :

• Membayar iuran bulanan melebihi nilai yang telah ditentukan.
• Memberikan dana hibah untuk menambah kekuatan Kas Pelayanan Sosial RT-RW.
• Memberikan santunan langsung kepada keluarga duka. (sangat dianjurkan)
• Bersama-sama membantu pengurusan jenazah pada waktunya. (sangat dianjurkan)

10). Keuangan santunan sosial kematian Warga ini dikelola dan dilaporkan secara berkala kepada seluruh Warga RT-RW, bersamaan dengan penyampaian Laporan Kas RT-RW oleh Pengurus RT-RW pada periode kepengurusan yang sedang berjalan.

 

Demikian contoh ketentuan yang dapat disesuaikan dengan kesepakatan hasil musyawarah warga setempat.

Sistem Keamanan Lingkungan dengan Petugas Security

Dalam hal Pengurus RT-RW memberikan tugas kepada Petugas Security, untuk menjaga keamanan di lingkungannya, maka sebaiknya dibuatkan kesepakatan tertulis agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

Adapun ketentuan-ketentuan yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak diantaranya adalah :

Wilayah Kerja 
 
Wilayah kerja Petugas Security adalah di lingkungan RT-RW setempat.

Kewajiban Petugas Security :

1. Mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat menimbulkan tindak kejahatan atau kecelakaan kepada warga.
2. Melaksanakan Patroli Wajib di wilayah kerja yang ditentukan, setiap hari Minggu Malam Senin s/d Jum’at Malam Sabtu, Pukul 21.00 s/d 05.00 WIB
3. Menutup semua portal penutup jalan tembus ke lingkungan RT-RW setiap Pukul 22.00 WIB pada hari-hari patroli wajib.
4. Meningkatkan pengamanan di saat-saat tertentu, seperti : Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, atau hari-hari libur panjang lainnya yang memungkinkan warga berlibur atau meninggalkan rumah dalam waktu lama secara bersamaan.
5. Melapor kepada Koordinator Keamanan RT-RW, apabila tidak dapat melaksanakan tugas patroli wajib dengan menyebutkan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.
6. Dalam hal Petugas Security berhalangan melaksanakan tugas pada waktu patroli wajib, maka yang bersangkutan diperbolehkan menugaskan orang lain yang dapat dipercaya untuk menggantikan tugasnya, dengan sepengetahuan Koordinator Keamanan atau Ketua RT-RW.
7. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Keamanan RT-RW.

Hak-hak Petugas Security :

1. Menerima honorarium bulanan selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya, sebesar nilai yang telah disepakati.
2. Menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun, yang nilainya sebesar 1 (satu) kali honorarium bulanan dikalikan dengan % (prosentase) masa tugas.
3. Mendapatkan sarana kerja berupa : Lampu senter, dan Pentungan, serta alat kerja lainnya.

Kewajiban Warga (pengurus RT-RW) :

1. Memberikan sarana kerja berupa : Lampu senter, dan Pentungan.
2. Memberikan honorarium bulanan setiap tanggal 1 atau selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya, sesuai dengan nilai yang telah disepakati.
3. Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun, yang nilainya sebesar 1 (satu) kali honorarium bulanan dikalikan dengan % (prosentase) masa tugas.

Hak-hak Warga :

1. Mendapatkan pengamanan dan penjagaan selama waktu-waktu yang ditentukan pada kewajiban Petugas Security.
2. Mendapatkan pengamanan extra pada saat-saat tertentu, seperti : Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, atau hari-hari libur panjang lainnya yang memungkinkan warga berlibur atau meninggalkan rumah dalam waktu lama secara bersamaan.
3. Melaksanakan kontrol dan memantau pelaksanaan tugas oleh Petugas Security, sesuai dengan kewajiban-kewajiban Petugas Security yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.

Sanksi-sanksi 
 
Pengurus RT-RW dapat memberikan sanksi-sanksi kepada Petugas Security, sesuai dengan tingkat kelalaian yang dilakukan oleh Petugas security sebagai berikut :

Sanksi ringan berupa Teguran Lisan, apabila :

1. Tidak memelihara sarana kerja yang diberikan Pengurus RT-RW dengan baik.
2. Berkata kurang sopan atau berbuat/bertindak tidak menyenangkan kepada warga.

Sanksi berat berupa Pemutusan/pemberhentian apabila :

1. Tidak melaksanakan kewajiban patroli wajib tanpa laporan kepada Seksi Keamanan atau Koordinator Keamanan, selama 5 hari berturut-turut dalam tempo sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam tiga bulan.
2. Melakukan tindak kelalaian pada waktu wajib patroli yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan, kecelakaan dan hal lain yang menyebabkan kerugian bagi Warga.
3. Sanksi-sanksi pada point 1) dan 2) tersebut, akan menjadi pertimbangan PIHAK PERTAMA untuk menentukan kelanjutan atau pemutusan perjanjian kerja.

Masa Perjanjian

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama.
2. Dalam hal berakhirnya perjanjian kerja sama ini, Petugas Security wajib mengembalikan sarana kerja yang telah diberikan oleh Pengurus RT-RW berupa : Lampu senter, dan Pentungan.
3. Pengurus RT-RW dan Petugas Security sepakat untuk tidak melakukan tuntutan apapun di luar segala hal yang tertuang dalam perjanjian kerja sama yang telah dibuat.

Penyelesaian Perselisihan 
 
Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dan pemberhentian perjanjian kerjasama ini, Pengurus RT-RW dan Petugas Security sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan.

Perjanjian Kerja Sama sebaiknya dibuat dengan dalam rangkap 2 (dua) Asli, rangkap 1 untuk Pengurus RT-RW, dan rangkap 2 untuk Petugas security, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Sistem Keamanan Lingkungan Mandiri (Ronda)

Demi kelangsungan program ronda yang sudah berjalan, disesuaikan dengan kondisi pengelolaan pengamanan di lingkungan yang dikelola oleh Pengurus RT-RW, dengan ini kami kukuhkan kembali sistem ronda di wilayah RT-RW, sebagai berikut :

Petugas Ronda : 

Petugas Ronda adalah Warga yang diberikan tugas dan tanggungjawab secara bergiliran untuk menjaga keamanan lingkungan RT-RW, sesuai dengan Jadwal Ronda yang dikeluarkan oleh Pengurus RT-RW.

Wilayah Kerja :

Wilayah kerja Petugas Ronda RT-RW adalah di seluruh lingkungan RT-RW setempat.

Hak Petugas Ronda :

1. Menggunakan sarana kerja berupa : Lampu senter, penunjuk waktu (jam dinding), kentongan (di Pos Ronda), Pentungan, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan.
2. Mendapatkan konsumsi air minum plus 1 (satu) sachet kopi per orang setiap melaksanakan tugas ronda.

Kewajiban :

Petugas Ronda :

1. Melaksanakan Ronda wajib sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Menutup portal penutup semua jalan tembus ke arah lingkungan, setiap Pukul 23.00 WIB pada malam-malam ronda wajib.
3. Melaksanakan patroli ke setiap Gang sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali. Patroli dapat dilakukan secara bergiliran sesama anggota Grup Ronda.
4. Memukul kentongan (3 kali) di Pos Ronda pada pukul pukul 24.00 WIB dan pukul 04.00 WIB, dan memukul tiang listrik atau tiang telepon (1 kali) di setiap Gang yang dilalui apabila melakukan patroli pada waktu ronda.
5. Melapor kepada Koordinator Group masing-masing, apabila tidak dapat melaksanakan tugas ronda wajib dengan menyebutkan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, selambat-lambatnya pukul 01.00 WIB pada malam jadwal ronda. (Laporan tidak disampaikan melalui SMS).
6. Melakukan koordinasi dengan Koordinator Group Ronda masing-masing.

Koordinator Group Ronda : 

1. Mengambil buku absensi plus kopi sachet sejumlah petugas ronda, kepada Seksi Keamanan pada siang hari sebelum pelaksanaan Ronda.
2. Memberikan contoh terbaik kepada setiap anggota grupnya dengan tiba di tempat ronda lebih awal.
3. Memanggil petugas ronda yang belum datang, dan menerima laporan apabila Petugas Ronda tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan menanyakan alasannya.
4. Menyerap setiap aspirasi dan informasi dari para anggota ronda, untuk disampaikan kepada Pengurus RT-RW sebagai bahan kajian.
5. Menarik denda ronda dari anggota yang tidak hadir, selambat-lambatnya 1 hari setelah pelaksanaan ronda.
6. Menyerahkan kembali buku absensi berikut hasil penarikan denda ronda kepada Bendahara RT-RW (Selanjutnya Bendahara menyerahkan buku absensi kepada Seksi Keamanan).
7. Melakukan koordinasi dengan Seksi Keamanan atau Koordinator Bidang Keamanan.

Anjuran kepada Petugas Ronda :

1. Manfaatkan waktu ronda sebagai sarana silaturahmi dan mempererat hubungan antar warga.
2. Manfaatkan waktu ronda untuk memantau kondisi lingkungan RT-RW secara langsung, seperti memantau segi-segi kebersihan, keindahan dan penataan lingkungan supaya dapat lebih ditingkatkan lagi.
3. Manfaatkan waktu ronda dengan membicarakan hal-hal positif, seperti : Mencari gagasan untuk kemajuan lingkungan RT-RW, dan lain-lain, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengurus RT-RW.

Sanksi-sanksi bagi Petugas Ronda :

Sanksi diberikan khususnya kepada Petugas Ronda yang tidak melaksanakan tugas sesuai jadwal pada waktunya, dengan ketentuan denda sbb :

    Ket : * Nilai Denda disesuaikan dengan kesepakatan warga.

Ketentuan Lain-lain :

1. Sistem Keamanan Lingkungan ini berlaku bagi semua pihak di lingkungan RT-RW.
2. Keberatan atas ketentuan ini dapat disampaikan kepada Pengurus RT-RW untuk bahan kajian, dengan tidak mengurangi keabsahan ketentuan ini.
3. Pada hari-hari biasa (Di luar malam Minggu), pengamanan lingkungan dilaksanakan oleh Petugas Satpam yang di kelola oleh Pengurus RT-RW. Namun dianjurkan kepada seluruh warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan di rumah masing-masing dan lingkungan sekitarnya.
4. Dalam kondisi tertentu, seperti : Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, atau hari-hari libur panjang lainnya yang memungkinkan warga berlibur atau meninggalkan rumah dalam waktu lama secara bersamaan, maka diwajibkan bagi Warga yang akan meninggalkan rumah untuk melapor kepada Seksi Keamanan atau Koordinator Wilayah masing-masing, dengan membayar iuran tambahan yang besarannya ditentukan oleh Pengurus RT.02/12 untuk waktu yang bersangkutan.

Ketentuan ini berlaku sejak disepakati dalam musyawarah sampai ada perubahan yang disepakati bersama.

Sistem Pemilihan Ketua RT

Bagi Anda di manapun berada yang aktif dalam kepengurusan RT, atau sebagai warga yang peduli terhadap kehidupan lingkungan sekitarnya, ketentuan pemilihan Ketua RT dibawah ini mungkin bisa di terapkan di lingkungan Anda : 

1. Calon Ketua RT yang berhak dipilih adalah semua warga tetap.
2. Hak pilih diberikan kepada warga, dengan perhitungan 1 (satu) Kepala Keluarga mendapatkan 1 (satu) hak suara.
3. Sebagai tahap awal, pemilihan akan dilaksanakan melalui Angket untuk memperoleh 5 (lima) orang Bakal Calon. Kepada seluruh warga diharapkan partisipasinya dengan mengisi Angket pemilihan.
4. Angket yang telah diisi akan diambil selambat-lambatnya tanggal yang ditentukan.
5. Perhitungan hasil angket akan dilaksanakan oleh panitia dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang warga dan Pengurus RT, pada hari yang ditentukan, bertempat di Kantor RT.
6. Pemilihan Ketua RT Tahap Ke-2 akan dilaksanakan secara langsung terhadap 5 (lima) Bakal Calon terpilih, pada waktu yang ditentukan Panitia.
7. Semua Bakal Calon wajib hadir pada waktu pemilihan. Apabila bakal calon tidak hadir pada waktunya tetap mendapat hak suara (masih dapat dipilih).
8. Ketua RT terpilih untuk periode pemilihan adalah Bakal Calon yang memperoleh suara terbanyak pada saat pemilihan tahap akhir, dengan jumlah pemilih minimal 75% dari jumlah warga.
9. Ketentuan lain yang belum tertuang dapat ditetapkan kemudian berdasarkan hasil musyawarah dengan warga.

Tentunya semua dapat disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan antar warga di lingkungan masing-masing.

Sistem Pemilihan Ketua RW